Ketua DPRD Sumbar : Keterlibatan ASN dan BUMD di Kampanye Pilkada bertentangan dengan Perundang-Undangan

Ketua DPRD Sumbar : Keterlibatan ASN dan BUMD di Kampanye Pilkada bertentangan dengan Perundang-Undangan
Supardi, Ketua DPRD Sumbar/ist

Pelantang.id, PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sudah masuk tahap kampanye oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 11 tahun 2020, gubernur /wakil gubernur, Bupati/wakil bupati,  Wali Kota dan wakil walikota, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota dapat ikut kegiatan kampanye Pilkada tersebut.

"Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan penyelenggaraan kampanye," ujar Supardi, di Padang, Senin, (5/10/2020) 

Lanjut Supardi, pihaknya meminta kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD untuk dapat mematuhi ketentuan ditetapkan PKPU nomor 4 tahun 2017 diubah PKPU nomor 11 tahun 2020.

"Tidak bisa dipungkiri, ASN dan BUMD sering terlibat dalam kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi," ujar Supardi 

Dikatakan Supardi, keterlibatan ASN dan BUMD kegaiatan kampanye jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan berlaku disiplin dan netralitas ASN dan BUMD.

"Kami berharap agar ASN dan BUMD dapat menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak. Agar Pilkada jujur, adil dan berkualitas dapat kita laksanakan untuk mendapatkan pimpinan daerah berkualitas pula," ujar Supardi  yang disebut- sebut suka gulai kepala ikan ini. (fwp-sb)